Hadapi Krisis Geopolitik Global, Indonesia Didorong Perkuat Diplomasi dan Ekonomi Hijau

TEMUANRAKTAY, JAKARTA – Ketegangan geopolitik global pasca eskalasi konflik antara Amerika Serikat–Israel dan Iran dinilai telah mendorong perubahan signifikan terhadap stabilitas rantai pasok (supply chain) komoditas energi dan pangan dunia. Kondisi ini menempatkan dunia pada fase geopolitik multi-kepentingan (multi-interest) yang berdampak langsung pada dinamika perdagangan global.

Koordinator Presidium Pimpinan Pusat Kesatria Muda Respublika, Iwan Bento Wijaya, menyampaikan bahwa gejolak global saat ini bukanlah fenomena yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan telah melalui proses analisis komprehensif oleh negara. Oleh karena itu, menurutnya, diperlukan kehati-hatian serta kebijaksanaan tinggi dalam merumuskan kebijakan domestik, terutama karena tekanan geopolitik sangat memengaruhi stabilitas distribusi energi dan pangan.

“Gangguan terhadap rantai pasok global saat ini harus disikapi secara adaptif. Negara perlu memastikan bahwa setiap kebijakan domestik mampu merespons fluktuasi eksternal, khususnya pada sektor strategis seperti energi dan pangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pemetaan jalur distribusi global secara presisi. Upaya ini harus dibarengi dengan penguatan kemitraan internasional yang berorientasi pada perdamaian serta keamanan perdagangan, khususnya di kawasan Asia-Pasifik. Dalam konteks tersebut, Indonesia dinilai memiliki peluang strategis untuk memperkuat posisi tawarnya di tengah ketidakpastian global.

Dalam kerangka diplomasi multilateral, keterlibatan Indonesia dalam forum seperti BRICS, G20, Organisasi Kerja Sama Islam, serta kerja sama bilateral lainnya diharapkan mampu mendorong terciptanya stabilitas rantai pasok komoditas global sekaligus meredam potensi perluasan konflik kawasan. Pemerintah juga dinilai telah melakukan langkah strategis dengan memetakan kebutuhan domestik komoditas migas dan pangan, termasuk mengalihkan orientasi jalur perdagangan dari kawasan Asia Barat menuju koridor Asia Tenggara dan Amerika.

Di tingkat kawasan, Indonesia didorong untuk mengoptimalkan peran ASEAN dalam menjaga kondusifitas regional. Stabilitas kawasan Asia Tenggara dinilai krusial untuk menjadikan jalur strategis seperti Selat Malaka sebagai poros utama perdagangan internasional di tengah kondisi global yang fluktuatif.

Selain aspek geopolitik dan perdagangan, percepatan transisi energi menjadi agenda penting yang harus didorong secara simultan. Dalam hal ini, negara perlu merumuskan skema pembiayaan inovatif guna mendukung keterlibatan sektor swasta, termasuk melalui pemberian insentif terhadap pengembangan energi baru dan terbarukan (EBET) serta program bioetanol.

Salah satu pendekatan yang dinilai potensial adalah optimalisasi sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berbasis ekonomi hijau. Skema ini dapat dilakukan melalui pungutan terhadap transaksi kredit karbon, baik di Bursa Karbon IDX maupun pasar sukarela (Voluntary Market). Data menunjukkan bahwa transaksi kredit karbon di IDX telah mencapai sekitar Rp36 miliar dengan tren meningkat, sementara kontribusi Indonesia dalam pasar karbon sukarela Asia mencapai 15 persen atau setara 31,7 juta ton CO2e, dengan estimasi nilai transaksi sebesar USD163 juta.

Pengelolaan dana tersebut diusulkan dapat dilakukan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dengan mengadopsi pola tata kelola seperti Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dengan demikian, dana yang terkumpul dapat dialokasikan sebagai insentif non-fiskal guna mempercepat implementasi transisi energi nasional.

“Jika mekanisme pungutan atas transaksi karbon ini diterapkan secara optimal, maka percepatan transisi energi dapat berjalan lebih masif dan terstruktur. Ini menjadi langkah strategis menuju ketahanan energi nasional,” pungkasnya.