TEMUANRAKYAT, INTERNASIONAL – Ketegangan antara Presiden Donald Trump dan institusi pendidikan tinggi memuncak setelah pemerintah secara resmi membekukan dana federal sebesar $2,3 miliar AS (sekitar Rp 36,5 triliun) untuk Universitas Harvard. Keputusan kontroversial ini menyulut perdebatan sengit mengenai batas intervensi pemerintah dalam dunia akademik.
Pembekuan dana ini diumumkan langsung oleh pemerintah Presiden Donald Trump pada 3 April 2025, sebagai respons atas penolakan Harvard memenuhi sejumlah tuntutan federal, termasuk penghentian program keberagaman dan inklusi serta peningkatan pengawasan terhadap mahasiswa asing dan kelompok aktivis di lingkungan kampus.
Juru bicara pemerintah menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk “penegakan akuntabilitas institusi pendidikan” yang selama ini dinilai terlalu bebas dan tidak sejalan dengan kebijakan nasional.
“Dana publik tidak seharusnya digunakan untuk mendanai agenda politik yang memecah belah bangsa,” ujar salah satu pejabat tinggi dalam pernyataannya.
Pihak Harvard merespons dengan keras keputusan tersebut. Presiden interim Universitas Harvard, Alan Garber, menegaskan bahwa universitas akan tetap berpegang pada prinsip kebebasan akademik dan tidak akan tunduk pada tekanan politik. “Kami berdiri teguh membela nilai-nilai yang telah membentuk Harvard selama berabad-abad. Otonomi institusi pendidikan adalah pilar demokrasi,” katanya.
“Harvard tidak akan tunduk pada tekanan dari pemerintah dan tidak akan menyerahkan haknya untuk mengatur independensi akademiknya,” ujar Garber dalam surat kepada civitas akademika, dikutip kantor berita AFP, Senin (21/4/2025).
Komunitas akademik dan alumni pun menyuarakan dukungan besar-besaran terhadap sikap Harvard. Ribuan alumni berikrar memberikan bantuan finansial tambahan untuk memastikan kelangsungan program riset dan pendidikan yang terdampak. Beberapa universitas ternama lainnya, termasuk Yale dan Stanford, juga menyatakan solidaritas dengan Harvard.
Sebagai tanggapan atas penolakan tersebut, Satuan Tugas Gabungan Pemerintahan Trump untuk Pemberantasan Antisemitisme resmi mengumumkan pembekuan hibah multi-tahun senilai 2,2 miliar dolar AS, ditambah dengan penghentian kontrak pemerintah yang mencapai nilai 60 juta dolar AS.
Pemerintah juga mendesak Universitas Harvard untuk segera melakukan audit internal terhadap pandangan dan aktivitas politik mahasiswa serta staf pengajar.
Selain itu, Harvard diminta untuk mengevaluasi kembali kebijakan disiplin internal dan proses perekrutan yang dianggap tidak selaras dengan standar federal yang baru diberlakukan.
Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai langkah Trump sebagai preseden berbahaya yang dapat membatasi ruang kebebasan berpikir di lingkungan akademik. “Ini adalah ancaman nyata terhadap integritas universitas sebagai tempat bertumbuhnya pemikiran kritis,” ungkap seorang profesor dari University of Chicago.
Akibat pembekuan dana ini, puluhan proyek penelitian terancam mandek, termasuk riset-riset penting di bidang medis, perubahan iklim, dan teknologi kecerdasan buatan. Harvard kini tengah menggalang dana dari berbagai sumber untuk menutup kekosongan anggaran yang ditinggalkan oleh pemerintah.
Sementara itu, reaksi internasional juga bermunculan. Sejumlah universitas luar negeri mengkritik langkah Trump yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip kolaborasi global dalam pendidikan dan penelitian.
