Di balik hiruk-pikuk koridor kekuasaan Jakarta, sebuah pertanyaan krusial kini berdenyar di benak para pengamat hukum dan pejuang antikorupsi: Apakah proses hukum yang menderu di sekeliling Febrie Adriansyah adalah manifestasi keadilan yang murni, atau justru simpul dari sebuah “serangan balik” yang terorganisir?
Jika kita menelusuri benang merah dari rentetan kasus korupsi raksasa yang dibongkar Kejaksaan Agung di bawah kendalinya, sebuah pola mulai tersingkap. Ini bukan sekadar perkara hukum biasa, melainkan sebuah tindakan preventif dari kelompok elit untuk mematikan “taring” hukum yang telanjur menggigit dalam pada sendi-sendi kepentingan mereka.
Dalam anatomi kriminologi politik, pelemahan institusi penegak hukum jarang dilakukan melalui penghancuran brutal secara terbuka. Sebaliknya, ia bekerja melalui delegitimasi sistematis yang halus namun mematikan. Kasus yang membelit Febrie menampilkan indikasi janggal sebuah ciri khas operasi pelemahan yakni pemanfaatan friksi antarlembaga yang kontraproduktif.
Ketika dua institusi penegak hukum dipaksa bersinggungan dalam pusaran konflik internal, fokus pemberantasan korupsi yang seharusnya tertuju pada kasus-kasus kakap justru terpecah, menciptakan kevakuman yang menguntungkan para pelaku kejahatan.
Perang narasi dan simpang siur informasi yang mengaburkan status hukum Febrie bukanlah sebuah kebetulan yang sia-sia.
Hal ini adalah instrumen disinformasi yang dirancang dengan presisi untuk mendegradasi reputasi institusi di mata publik, sekaligus menciptakan celah bagi aktor-aktor yang sedang terpojok untuk melakukan konsolidasi. Di balik kabut keraguan tersebut, pesan yang dipancarkan kepada internal Kejaksaan Agung sangatlah dingin dan tegas: tidak ada posisi yang cukup tinggi untuk melindungi mereka yang berani melampaui batas kewajaran dalam melawan arus utama.
Inilah inti dari chilling effect efek gentar yang sengaja diciptakan untuk melumpuhkan keberanian. Jika seorang Jampidsus yang memegang kendali atas kasus-kasus bernilai ratusan triliun rupiah bisa ditarik ke dalam pusaran ketidakpastian, maka jaksa-jaksa di barisan bawah akan cenderung bersikap apriori dan menahan diri sebelum berani menyentuh kasus dengan skala serupa di masa depan. Strateginya bukan memadamkan Kejaksaan secara total, melainkan melakukan decapitation strike; memenggal nakhoda operasional yang paling berbahaya bagi para predator anggaran.
Rekam jejak Febrie selama menjabat sebagai Jampidsus memang telah menjadi ancaman eksistensial bagi status quo. Ia berani merangsek masuk ke zona-zona paling terlarang, mulai dari kasus tata niaga timah yang merugikan negara hingga Rp300 triliun, skandal Duta Palma dengan kerugian Rp104,1 triliun, hingga gurita korupsi emas PT Antam dan proyek strategis di Kementerian Pertahanan. Total kerugian negara yang disentuh oleh tim yang dipimpinnya melampaui angka Rp400 triliun sebuah nominal yang cukup untuk mengguncang fondasi stabilitas ekonomi para pemegang modal besar.
Ketika sosok yang menjadi motor penggerak dalam pengungkapan skandal-skandal monumental tersebut kini menghadapi prahara hukum yang sarat kontroversi, publik tak bisa lagi melihatnya sebagai peristiwa terisolasi. Ini adalah pertanda mundur bagi agenda pemberantasan korupsi nasional.
Bukan lagi sekadar tentang nasib seorang individu, ini adalah upaya sistematis untuk menggiring Kejaksaan Agung kembali ke titik nadir, di mana ia hanya menjadi “penjaga gerbang” yang selektif dalam memilih sasaran, alih-alih menjadi pedang yang tajam bagi siapa pun yang melanggar konstitusi.
Pada akhirnya, jika narasi pelemahan ini benar adanya, maka kita tengah menyaksikan babak krusial yang menentukan nasib penegakan hukum di negeri ini. Tanpa adanya pengawasan independen yang transparan, proses hukum yang ada berisiko berubah menjadi komoditas untuk menghentikan pengusutan kasus-kasus strategis.
Jika institusi penegak hukum berhasil dilumpuhkan dari dalam, maka keadilan bagi rakyat hanyalah retorika belaka, sementara para predator anggaran akan kembali leluasa melenggang, merampok masa depan bangsa di balik layar kekuasaan.
*)Penulis bernama Dwi Apriyanto, Fungsionaris PB Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI).
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian dari tanggungjawab redaksi temuanrakyat.com
*)Rubik opini di website Temuan Rakyat untuk umum. Naskah dapat dikirim ke alamat e-mail: redaksitemuanrakyat@gmail.com
*)Redaksi Temuan Rakyat berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
Pos terkait
