Kementerian UMKM Lampaui Target Rasio Kewirausahaan Nasional Sebesar 3,29 Persen

TEMUANRAKYAT, JAKARTA – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencatat capaian positif dengan melampaui target rasio kewirausahaan nasional pada tahun 2025. Hingga akhir tahun, rasio kewirausahaan Indonesia menyentuh angka 3,29 persen, melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sebesar 3,10 persen.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Siti Azizah, menegaskan signifikansi pencapaian ini bagi perkembangan dunia usaha di tanah air. “Pencapaian tersebut sejalan dengan Asta Cita ketiga yang ingin mendorong kewirausahaan nasional, sekaligus menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia semakin berkembang,” ujar Siti Azizah di Jakarta (15/12).

Keberhasilan ini didorong secara signifikan oleh inisiatif strategis pemerintah melalui penguatan program Entrepreneur Hub (E-Hub) Terpadu. Program ini dikembangkan sebagai ekosistem pembinaan yang bersifat berkelanjutan dan terintegrasi bagi para pelaku usaha. Siti Azizah menjelaskan bahwa manfaat program ini tidak hanya terbatas pada pencapaian angka statistik semata.

“Selain bertujuan untuk meningkatkan rasio kewirausahaan nasional, E-Hub Terpadu diharapkan menjadi solusi nyata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran,” tuturnya.

Data internal kementerian hingga November 2025 menunjukkan manfaat program E-Hub Terpadu telah dirasakan oleh 7.980 wirausaha di 10 provinsi berbeda. Selain itu, jaringan ekosistem ini telah berhasil menghubungkan 14.084 wirausaha untuk saling berkolaborasi. Menatap tahun 2026, Kementerian UMKM memprioritaskan integrasi ekosistem E-Hub ke dalam superapps SAPA UMKM agar jangkauan layanan semakin luas dan efisien.

Penggunaan teknologi digital dianggap sebagai kunci utama agar pengusaha lokal mampu beradaptasi di tengah dinamika ekonomi global. Terkait tantangan zaman, Siti Azizah menekankan pentingnya inovasi bagi pelaku usaha. “Faktor digital dan teknologi sangat penting di zaman sekarang. Kemampuan untuk beradaptasi menjadi tantangan utama bagi wirausaha untuk memenangkan persaingan,” tegasnya.

Selain akselerasi digital, pemerintah akan memperkuat peran Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan (JFPKWU) pada tahun mendatang sebagai prioritas kerja. Tenaga fungsional ini akan bertugas sebagai fasilitator inkubasi dan pendampingan lapangan untuk memastikan pembinaan wirausaha berjalan secara inklusif dan berkelanjutan di seluruh penjuru Indonesia. Melalui kombinasi teknologi dan pendampingan intensif, pemerintah optimis daya saing wirausaha nasional akan semakin kokoh di masa depan.