GMNI Bangkalan Desak KPK Bongkar Total Mafia Korupsi Program BSPS

TEMUANRAKYAT, BANGKALAN – Di tengah perjuangan rakyat miskin untuk mendapatkan hunian yang layak, dugaan skandal korupsi dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Bangkalan mencuat ke permukaan.

Laporan Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sinyal kuat adanya praktik “kanibalisme anggaran” yang dilakukan oleh oknum birokrasi.

​Merespons pengkhianatan terhadap rakyat kecil tersebut, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Bangkalan menyatakan sikap mengutuk keras segala bentuk tindakan yang merampas hak-hak dasar kaum Marhaen.

​Wakil Ketua Bidang Politik dan Advokasi DPC GMNI Bangkalan, Bung Fitron, menegaskan bahwa BSPS bukan sekadar bantuan fisik, melainkan instrumen negara untuk memanusiakan manusia.

​”Jika bantuan ini dikorupsi, maka ini adalah bentuk penindasan struktural yang paling nyata. Kami tidak akan tinggal diam melihat hak rakyat dijadikan bancakan oleh para borjuis birokrasi yang berhati busuk!” tegas Bung Fitron dalam keteranganya kepada temuanrakyat.

POIN PERNYATAAN SIKAP DPC GMNI BANGKALAN:

1. Dukungan Penuh Pembersihan Total: GMNI Bangkalan mendukung penuh langkah Irjen Kementerian PKP dan KPK untuk membongkar tuntas mafia BSPS hingga ke akar-akarnya. Kami mendesak penegak hukum tidak hanya menyasar pelaksana lapangan, tetapi berani menyeret aktor intelektual di singgasana kekuasaan.

2. Kutuk Praktik Vampir Anggaran: Mengutuk keras segala bentuk pemotongan bantuan, baik material maupun tunai. Tindakan ini adalah pengkhianatan terhadap Amanat Penderitaan Rakyat (AMPERA).

3. Transparansi Tanpa Falsifikasi: Mendesak Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk membuka data penerima manfaat secara transparan. Jangan ada upaya menyembunyikan kejahatan di balik administrasi yang direkayasa.

4. Mosi Tidak Percaya: Menyatakan mosi tidak percaya terhadap oknum birokrasi yang membiarkan praktik koruptif tumbuh subur sementara rakyat merana di bawah atap yang bocor.

​Setiap sen yang dikorupsi dari program rumah rakyat adalah peluru yang ditembakkan ke jantung keadilan sosial. GMNI Bangkalan memperingatkan para elit agar tidak bermain-main dengan hak rakyat kecil.

​”Lebih baik mati berdiri dalam barisan massa, daripada hidup bertekuk lutut di hadapan para pengkhianat Marhaen!” tutup Bung Fitron.

​GMNI Bangkalan berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga keadilan benar-benar tegak di bumi Bangkalan.