TEMUANRAKYAT, BOGOR – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor menilai sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sebagai bentuk arogansi dan kecongkakan kekuasaan. Perilaku ini tidak hanya mencerminkan jauhnya pemerintah dari semangat demokrasi, tetapi juga menunjukkan bagaimana penguasa semakin abai terhadap aspirasi mahasiswa dan rakyat yang seharusnya menjadi dasar pijakan setiap kebijakan.
Koordinator BEM se-Bogor, Indra Mahfuzi, menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor seolah hadir bukan sebagai pengayom dan pendengar, melainkan menampilkan wajah kekuasaan yang antikritik, alergi terhadap perbedaan pendapat, dan lebih mengedepankan pendekatan represif. Menurutnya, kecenderungan tersebut sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi lokal.
“Sikap semacam ini bukan hanya menutup ruang dialog, tetapi juga berpotensi melahirkan ketidakpercayaan yang semakin dalam antara rakyat dengan pemerintah. Jika hal ini terus dibiarkan, maka Pemkot secara tidak langsung sedang membangun jurang pemisah dengan masyarakat, sebuah jurang yang kelak sulit untuk dijembatani,” tegas Indra kepada temuan rakyat (24/8).
Indra juga menyoroti perilaku Wali Kota Bogor yang dinilai asyik dengan lingkarannya sendiri dan abai terhadap pentingnya kolaborasi dalam menyelesaikan persoalan di Kota Bogor. Lebih jauh, Pemkot Bogor dianggap selalu menolak kritik serta cenderung membela diri terhadap setiap perbedaan pandangan.
Ironisnya, di tengah sikap antikritik itu, pemerintah diam-diam justru menaikkan pajak hingga 150 persen, seolah tidak membutuhkan rakyat yang seharusnya menjadi mitra utama dalam pembangunan.
BEM se-Bogor menegaskan, pemerintah kota harus segera menghentikan sikap arogan dan membuka ruang dialog yang sehat, transparan, serta partisipatif.
“Pemerintah harus kembali pada amanat konstitusi: melayani, bukan menindas; mendengar, bukan membungkam; merangkul, bukan memukul. Demokrasi sejati hanya akan tumbuh ketika pemerintah dan rakyat berjalan berdampingan, bukan dijalankan dengan kesombongan,” tutup Indra.
Tidak ada komentar