Evaluasi Kapolda Metro Jaya: Terlalu Sibuk Urus Ijazah Palsu, Lupa Keamanan Jakarta

*Oleh: RIZKI MEDISANDI HARAHAP (Pengurus PB HMI MPO dan Pemerhati Sosial Jakarta)

*Tulisan dari Bobby Trilaksono tidak mewakili pandangan dari redaksi temuanrakyat.

TEMUANRAKYAT, OPINI – Ledakan di lingkungan sekolah SMAN 72 Jakarta adalah alarm keras, bukan saja karena insiden itu menimbulkan korban luka dan teror terhadap rasa aman publik. Tetapi ia juga tamparan yang mengingatkan bahwa keamanan ibu kota Jakarta bisa bocor bukan karena ancaman besar, melainkan karena kelengahan oleh salah urus prioritas.

Dalam konteks ini, publik melihat kepolisian daerah terjebak dalam hiruk-pikuk isu administratif mengenai kasus ijazah palsu yang riuh, sementara urusan keamanan nyata di depan mata terabaikan.

Insiden ledakan ini membuka diskusi lama namun masih relevan: sejauh mana Kapolda Metro Jaya, memusatkan perhatian pada core mission mereka: proteksi publik, mitigasi ancaman, dan deteksi dini.

Ketika suara dentuman di sebuah sekolah menengah mampu menciptakan gelombang kepanikan di ibu kota, publik wajar bertanya: apakah fokus lembaga keamanan telah terpecah oleh isu-isu politik dan administratif yang seharusnya berskala sekunder?

Kepolisian Indonesia, terutama di wilayah strategis seperti Jakarta, sering dipaksa berdiri di dua panggung sekaligus: panggung keamanan publik dan panggung politik kekuasaan. Ketika isu ijazah palsu meledak secara nasional, energi institusi terseret ke dalam arus politik yang bising.

Dalam disipin manajemen keamanan memiliki konsep mission drift. Yakni, jika lembaga keamanan terseret pada isu non-keamanan, dalam hal ini kasus ijazah palsu, mengakibatkan tergerus kapasitas inti mereka.

Studi RAND Corporation (2019) menguraikan bahwa polisi yang terlalu lama berada dalam tekanan politik cenderung kehilangan fokus pada predictive policing, peningkatan kualitas intelijen, dan patroli berbasis data. Dampaknya adalah naiknya response time dan turunnya kewaspadaan terhadap ancaman kecil yang dapat berkembang menjadi insiden besar.

Publik tidak sedang memperdebatkan sah atau tidaknya kepolisian menangani isu ijazah. Yang dipersoalkan adalah skala prioritas, apalagi ketika insiden di SMAN 72 terjadi di ruang pendidikan, ruang yang seharusnya steril dari getaran ancaman.

Ini bukan sekadar masalah teknis. Ini adalah indikator kegagalan situational intelligence, fondasi paling dasar dari keamanan urban modern.

Jakarta: Kota Mega Risk, Tapi Sistem Keamanannya Masih Bermental Kota Kecil

Jakarta adalah kota megapolitan yang memiliki karakter mega-risk city: padat, heterogen, hiperaktif secara ekonomi, dan rawan gesekan sosial. Kota semacam ini menuntut pola pengelolaan keamanan modern yang bersandar pada tiga prinsip:

1. Proaktif — bukan hanya turun setelah insiden terjadi, tetapi memprediksi pola ancaman.
2. Precision Policing — memetakan titik rawan berbasis data.
3. Integrated Urban Safety — kolaborasi polisi, pemda, sekolah, hingga komunitas.

Kota megapolitan seperti Tokyo, Seoul, hingga Istanbul, memiliki protokol ketat untuk soft targets. Di Jakarta? Kita masih mengandalkan pagar sekolah dan satpam dengan peluit.

BRIN mencatat bahwa lebih dari 70% gangguan keamanan sekolah dalam lima tahun terakhir terjadi tanpa mitigasi. Artinya: ancaman kecil dibiarkan hidup, dan ancaman besar hanya soal waktu.

Kita tidak sedang membicarakan terorisme. Kita bicara tentang kekacauan kecil yang bisa menimbulkan kerusakan besar jika polisi gagal membaca gejalanya.

Kota sebesar Jakarta seharusnya mengoperasikan keamanan bukan dengan insting, tetapi dengan sistem. Namun insiden SMAN 72 membuktikan bahwa sistem itu rapuh, tumpul, atau bahkan tidak benar-benar bekerja.

SMAN 72 sebagai Simbol Politik Keamanan yang Lengah

Ledakan di SMAN 72 adalah pesan politik. Ia memberi tahu publik bahwa keamanan ibu kota tidak dalam genggaman penuh aparat, melainkan dalam tarik-menarik antara kepentingan keamanan dan kepentingan politik.

Jakarta adalah pusat kekuasaan. Setiap gangguan keamanan di kota ini selalu punya resonansi nasional. Dalam situasi demikian, kelengahan seperti ini bukan hanya kegagalan teknis, tapi kekeliruan politik.

Di negara modern, keamanan sekolah adalah isu prioritas. Di Jakarta, ia tenggelam dalam keramaian drama administratif.

Apa yang Harus Dievaluasi?

Evaluasi terhadap Kapolda Metro Jaya seharusnya tidak dibaca sebagai serangan personal, melainkan sebagai kebutuhan struktural, sesuai kaidah public security accountability. Ada beberapa elemen yang layak dievaluasi:

• Reposisi peran kepolisian agar tidak terseret ke dalam isu-isu politis yang menghabiskan energi.
• Redistribusi prioritas tugas agar isu administratif tidak menyita energi institusi keamanan.
• Kapasitas koordinasi multipihak, termasuk sekolah dan pemda.
• Penguatan kepemimpinan keamanan yang mampu menahan tekanan politik dan tetap fokus pada tugas fundamental.

Tanpa evaluasi, Jakarta akan terus berada dalam pola “kejutan demi kejutan” dari ancaman yang seharusnya bisa diprediksi.

Momentum Mengembalikan Kepolisian ke Fungsi Intinya

Ledakan SMAN 72 adalah sinyal bahwa keamanan kita mudah goyah. Bahwa sistem pengawasan kita berkarat. Bahwa fungsi inti polisi terancam oleh kebisingan politik dan administrasi.

Ibu kota tidak butuh institusi keamanan yang sibuk mengurusi kertas ketika ancaman nyata justru menyelinap ke halaman sekolah. Ibu kota butuh polisi yang mengembalikan misinya, yang mengutamakan keamanan publik di atas semua hal lainnya.

Jika aparat tidak mengembalikan fokus pada misi inti mereka, kota ini akan terus hidup di antara ironi: ribut tentang dokumen administratif, sementara ruang hidup masyarakat rawan terhadap ancaman yang lebih nyata.

Jakarta Tidak Boleh Dipimpin dengan Fokus yang Pecah

Ibu kota bukan sekadar ruang administratif. Ia adalah pusat ekonomi nasional, pusat politik nasional, dan pusat pergerakan warga dari seluruh Indonesia. Keamanan Jakarta adalah stabilitas nasional.

Jika aparat keamanan di ibu kota lebih sibuk menanggapi isu politis dibanding memonitor ancaman nyata di lapangan, maka risiko keamanan akan terus membesar. Ledakan SMAN 72 hanyalah gejala kecil, namun ia menyorot masalah besar: prioritas keamanan Jakarta telah tergeser oleh kepentingan politik.

Dan selama prioritas itu belum kembali ditempatnya, setiap dentuman—sekecil apa pun—akan terus menjadi kritik paling keras terhadap cara kita mengelola ibu kota.