TEMUANRAKYAT, SURABAYA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur melayangkan kritik terhadap Pemprov Jatim yang dinilai lambat dalam penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Madura.
Menurut anggota DPRD Jatim dari Daerah Pilihan (Dapil) Madura Nur Faizin, banjir di Madura seperti sudah menjadi tradisi musiman. Namun ia menilai Pemprov Jatim tidak memiliki perencanaan yang jelas bagaimana musibah banjir ini tidak lagi terulang, juga terkesan saling lempar tanggung jawab dan berlindung dibalik alasan curah hujan yang tinggi.
“Setiap musim Madura dilanda banjir, tapi tidak ada upaya serius untuk menyelesaikan akar masalahnya. Ini menunjukkan lemahnya koordinasi dan perencanaan mitigasi bencana,” kata Nur Faizin kepada awak media, Rabu (14/5/2025).
Diketahui, banjir kembali melanda di beberapa titik wilayah Madura. Di Pamekasan ratusan rumah terendam banjir akibat luapan air di kali Semajid dan kali Jombang, yang tak lagi mampu menampung tingginya debit air, dan mengakibatkan 6 desa terendam banjir.
Sementara itu, di kabupaten Sumenep banjir melanda sedikitnya di tiga kecamatan, mulai kecamatan kota yang hamper seluruh ruas jalan utama di Kota Sumenep terendam banjir dengan ketinggian air mulai 30 cm hingga 60 cm, Kecamatan Batuan dan Kecamatan Pragaan menjadi titik banjir yang lumayan parah dan mengakibatkan rumah warga serta salah satu pagar Pondok Pesantren roboh dan air masuk ke area pesantren.
Banjir terjadi, kata Nur Faizin, buruknya sistem dan tata kelola drainase, hal itu juga diperparah dengan minimnya anggaran untuk proyek pengendalian banjir.
Selain itu, kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan juga disebut sebagai penyebab memburuknya kondisi setiap tahun, baik lahan serapan air yang beralih fungsi menjadi perumahan hingga menjadi tempat galian C illegal.
“Jika tidak ada tindakan konkret, banjir ini akan terus menjadi momok bagi masyarakat Madura. Kami mendesak Gubernur dan Bupati segera duduk bersama untuk menyusun langkah jangka panjang,” ujar politisi PKB ini.
Pihaknya pun mendorong agar Pemprov Jatim menjadikan Madura sebagai prioritas dalam agenda pembangunan. Menurutnya, keterlambatan pembangunan infrastruktur dasar seperti, tanggul sungai, dan sistem pengelolaan air menjadi faktor utama terjadinya banjir berkepanjangan.
“Kami minta Pemprov tidak hanya fokus pada wilayah perkotaan saja. Madura juga bagian dari Jawa Timur dan berhak mendapat perhatian yang serius, terutama dalam hal infrastruktur penanggulangan bencana,” punkasnya.
Pembangunan di Madura dilakukan tidak hanya yang berorientasi pada penanganan bencana alam, seperti banjir, tambahnya.
Tetapi juga untuk berefek pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ia menilai bahwa ketimpangan pembangunan di Jatim masih sangat kentara, terutama di kawasan Madura. Hal ini dibuktikan bahwa angka kemiskinan di empat kabupaten di Madura berada pada kisaran 10 hingga 20%. Oleh karenanya, pembangunan di Madura harus dilakukan secara menyeluruh.
“infrastruktur pengendalian banjir bukan hanya drainase atau gorong gorong jika mau jangka panjang, waduk juga penting untuk pengendalian banjir dimusim hujan dan bermanfaat bagi petani dimusim kemarau, jadi ini sekaligus menyelesaikan masalah banjir juga berorientasi pada peningkatan perekonomian masyarakat utamanya pertanian untuk ketahan pangan,” tutupnya.
