Aliansi Pemuda Indonesia Kepung KPK, Soroti Dugaan Penyalahgunaan Dana PSBI oleh Anggota DPR RI Komisi XI

TEMUANRAKYAT, JAKARTA – Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, (31/7/2025). Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap dugaan penyalahgunaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) yang diduga disalurkan melalui yayasan tertentu dan dijadikan alat kampanye politik dalam Pemilu 2024.

Salah satu nama yang disorot dalam dugaan ini adalah Andi Achmad Dara, anggota DPR RI Komisi XI, yang ditengarai menerima dan menyalurkan dana PSBI melalui sebuah yayasan yang berafiliasi langsung dengan aktivitas politiknya. Langkah ini dinilai mencederai semangat netralitas lembaga negara dan membuka ruang praktik korupsi terselubung dengan kedok bantuan sosial.

Ferdiansyah koordinator lapangan aksi menyatakan bahwa publik tidak bisa terus-menerus dibutakan oleh praktik-praktik penyalahgunaan anggaran sosial.

“Dana PSBI itu milik rakyat, bukan milik politisi. Jika benar digunakan untuk kepentingan politik, maka ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah konstitusi. KPK wajib turun tangan menyelidiki, jangan diam!” ujar Ferdi dalam keteranganya (31/7).

Dana PSBI sejatinya merupakan bentuk tanggung jawab sosial Bank Indonesia untuk mendukung pembangunan masyarakat. Namun lemahnya transparansi dan pengawasan atas distribusinya menimbulkan banyak kecurigaan akan praktik politisasi bantuan.

Aliansi juga mendesak KPK untuk segera:
1. Memanggil dan memeriksa Andi Achmad Dara atas dugaan keterlibatannya dalam penyalahgunaan dana PSBI.
2. Mengusut aliran dana dari Bank Indonesia ke yayasan-yayasan yang berafiliasi dengan partai atau calon legislatif tertentu.
3. Menindak tegas oknum-oknum di internal BI yang terlibat dalam pembiaran atau kolusi dalam skema penyimpangan tersebut.

Aksi ini merupakan bentuk komitmen masyarakat sipil dalam menjaga netralitas anggaran negara dan mendorong integritas lembaga publik.