Aliansi Mahasiswa Gili Raja Soroti Penanganan Dugaan Korupsi Pokir DPRD Sumenep

TEMUANRAKYAT, SUMENEP – Aliansi Mahasiswa Gili Raja menyikapi perkembangan kasus dugaan korupsi Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Sumenep yang hingga kini masih belum menunjukkan progres. Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Gili Raja Ilham Fikri Andri, menilai kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat mengenai keseriusan aparat penegak hukum dalam menuntaskan perkara.

Menurutnya, kasus dugaan korupsi Pokir DPRD Sumenep telah lama menjadi sorotan publik. Namun, alih-alih bergerak maju, penanganannya justru seolah stagnan di tahap penyelidikan. Situasi ini memunculkan persepsi bahwa ada tarik-menarik kepentingan di balik lambannya proses hukum.

“Masyarakat butuh kepastian hukum, bukan janji. Setiap hari publik menyaksikan bagaimana isu korupsi mencederai kepercayaan terhadap lembaga negara. Jika kasus ini terus menggantung, maka akan semakin mengikis kepercayaan rakyat pada hukum dan institusi demokrasi kita,” ujar Ilham Fikri Andri kepada temuan rakyat, Selasa (23/9/2025).

Ia menambahkan, korupsi bukan sekadar tindak pidana biasa. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat, yang merampas hak masyarakat untuk mendapatkan pembangunan dan pelayanan publik yang adil. Karena itu, penanganan kasus dugaan korupsi tidak boleh setengah hati.

“Pokir itu sejatinya adalah instrumen untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Namun jika praktiknya berubah menjadi bancakan kepentingan pribadi, maka jelas ini mencederai esensi demokrasi. Itu sebabnya, kasus ini harus dilihat bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran moral politik,” imbuhnya.

Lebih jauh, Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Gili Raja menekankan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk bersuara ketika terjadi indikasi penyalahgunaan kekuasaan. Diam di tengah kasus korupsi sama saja dengan membiarkan generasi mendatang mewarisi budaya busuk yang merusak sendi-sendi negara.

“Kami tidak sedang berbicara soal siapa yang salah atau benar secara personal, tapi tentang bagaimana hukum bekerja untuk menjawab rasa keadilan publik. Jangan biarkan hukum kehilangan wibawanya hanya karena ada kepentingan sesaat,” tegasnya.

Sebagai penutup, ia mengingatkan bahwa kasus dugaan korupsi Pokir DPRD Sumenep seharusnya menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk menunjukkan komitmen nyata dalam memberantas korupsi. Tanpa langkah yang jelas, publik akan terus bertanya dan mencurigai adanya permainan di balik layar.

“Kita semua berharap penanganan kasus ini bisa menjadi pembuktian bahwa hukum masih bisa berdiri tegak di negeri ini. Kalau tidak, maka yang runtuh bukan hanya kepercayaan publik, tapi juga legitimasi moral dari aparat itu sendiri,” pungkas Ilham Fikri Andri.