Dukung Pembaruan KUHAP, Aliansi Yogya Memanggil Suarakan Penegakan Hukum yang Humanis

TEMUANRAKYAT — Aliansi Yogya Memanggil menyatakan dukungan penuh terhadap pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru serta pembahasan dan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai langkah penting dalam memperkuat sistem hukum nasional yang berkeadilan, modern, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi menilai bahwa KUHP baru merupakan bentuk dekolonisasi hukum pidana Indonesia yang selama ini masih mewarisi sistem hukum kolonial Belanda. Pembaruan ini dipandang sebagai momentum untuk membangun sistem hukum yang lebih mencerminkan karakter bangsa, perlindungan masyarakat, serta kepastian hukum.

“KUHP baru adalah tonggak sejarah dalam mewujudkan kedaulatan hukum nasional. Sudah terlalu lama bangsa ini bergantung pada produk hukum kolonial yang tidak sepenuhnya relevan dengan konteks sosial Indonesia,” ujar perwakilan Aliansi Yogya Memanggil.

Selain itu, Aliansi juga mendukung pembaruan KUHAP guna memperkuat mekanisme penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia sekaligus menjamin efektivitas aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan.

Menurut Aliansi, berbagai narasi penolakan yang berkembang di ruang publik cenderung tidak proporsional dan kerap membangun kekhawatiran berlebihan tanpa melihat substansi reformasi hukum yang tengah dilakukan pemerintah dan DPR.

“Kritik adalah bagian dari demokrasi, namun perlu dilandasi pemahaman utuh. Jangan sampai pembaruan hukum justru digagalkan oleh disinformasi dan kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.

Aliansi Yogya Memanggil mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal implementasi KUHP dan pembahasan KUHAP secara konstruktif, demi terciptanya sistem hukum yang menjamin keadilan, ketertiban, serta perlindungan bagi seluruh warga negara.