Jubir Fraksi PKB DPRD Jatim Desak Pemprov Wujudkan Nawa Bhakti Satya Secara Konkret

TEMUANRAKYAT, JAWA TIMUR – Fraksi PKB DPRD Jawa Timur mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk merealisasikan misi Nawa Bhakti Satya secara nyata dan tidak berhenti pada tataran naratif maupun simbolik semata.

Juru Bicara Fraksi PKB, Abdullah Muhdi, dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (7/7/2025), menyampaikan bahwa sembilan misi pembangunan dalam RPJMD Jatim harus mencerminkan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

“Jangan berhenti pada tataran naratif dan simbolik semata, melainkan benar-benar diturunkan dalam kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan wilayah yang selama ini termarjinalkan dalam pembangunan,” ujar Muhdi dikutip dari kanal resmi DPRD provinsi Jawa Timur.

Anggota Komisi A dari Dapil Madiun-Nganjuk ini menyoroti sejumlah persoalan penting yang perlu dimuat secara serius dalam RPJMD, termasuk tingginya angka kemiskinan di berbagai daerah.

“Angka kemiskinan di Jatim masih tinggi, terutama di kawasan Madura, Probolinggo, Tuban, dan Ngawi. Harus ada kebijakan afirmatif yang lebih tajam dan terfokus agar penurunan angka kemiskinan bisa menyentuh satu digit. Realokasi anggaran program yang kurang berdampak harus diarahkan menjadi dana strategis percepatan pembangunan manusia,” jelasnya.

Selain soal kemiskinan, Fraksi PKB juga menilai target pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam RPJMD masih terlalu konservatif dan belum mencerminkan optimisme fiskal yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan.

“Kami mendesak Pemprov agar lebih progresif dalam menggali potensi PAD. Ini bisa dilakukan melalui optimalisasi aset, peningkatan kinerja BUMD, digitalisasi perpajakan dan retribusi, serta penerapan creative financing yang inovatif namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian fiskal,” tambah Muhdi.

Sorotan lain tertuju pada program Jatim Akses. Fraksi PKB menilai program tersebut perlu dirumuskan ulang agar tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik seperti jalan atau armada transportasi, melainkan mendorong pertumbuhan investasi dan UMKM secara merata di seluruh wilayah Jawa Timur.

“Fraksi PKB mendorong agar pertumbuhan investasi, industri, dan UMKM tidak terpusat di satu kawasan saja, tetapi juga menyebar ke wilayah Mataraman, Madura, Tapal Kuda, dan Pantura, sebagai bentuk konkret pemerataan kue pembangunan,” pungkasnya.