18 Ketum Badko HMI Desak Presiden Tetapkan Bencana Nasional tiga Provinsi Terdampak Banjir Bandang

TEMUANRAKYAT, JAKARTA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 18 ketua umum badko se- indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan status bencana nasional menyusul tragedi banjir bandang mematikan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Desakan keras ini datang dari 18 ketua umum Badko HMI sebagai respons atas krisis kemanusiaan dan dampak sosial-ekonomi yang masif di tiga wilayah tersebut.

Kordinator Ketua Umum Badko HMI se-Indonesia, Muhammad Yusril Mahendra, menyatakan bahwa bencana ini telah memasuki fase darurat kemanusiaan yang kritis. Data dari Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB) hari ini jam 12:29 mencatat angka korban yang sangat tinggi, dengan 846 warga meninggal dunia dan 547 orang masih dinyatakan hilang. Selain itu, ribuan warga terpaksa mengungsi karena rumah rusak parah, aktivitas ekonomi lumpuh total, dan akses terhadap kebutuhan dasar terputus.

Penetapan bencana nasional dinilai tidak terhindarkan karena skala tragedi ini sudah melampaui kapasitas pemerintah daerah. Tingginya angka korban jiwa menuntut dukungan penuh dari pusat untuk operasi pencarian dan evakuasi. Kerusakan parah pada infrastruktur vital seperti jembatan, jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan menghambat distribusi bantuan.

Lebih lanjut, kerugian ekonomi yang sangat besar akibat rusaknya lahan pertanian dan pusat usaha, ditambah dengan keterbatasan logistik serta pendanaan daerah, menuntut mobilisasi sumber daya nasional oleh BNPB, TNI, Polri, dan kementerian terkait.

“Dengan 846 korban meninggal dan 547 warga masih hilang, ini adalah tragedi kemanusiaan besar. Penanganannya tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan daerah. Negara harus hadir secara total,” tegas Muhammad Yusril Mahendra kepada awak media (5/12).

Kordinator ketua umum badko hmi se- indonesia berkomitmen untuk terus mengawal agar status bencana nasional segera ditetapkan, dipandang sebagai langkah paling cepat dan strategis untuk menjamin kehadiran penuh negara dalam melindungi rakyatnya.